JAKARTA-Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPD ARUN) Jakarta kembali menyoroti skandal dugaan korupsi impor minyak mentah dan BBM yang menyeret Pertamina Holding dan Subholding.
Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp115 triliun, DPD ARUN Jakarta menegaskan pentingnya pengusutan menyeluruh, termasuk mengungkap keterlibatan tokoh-tokoh penting seperti “Mr. James” dan Boy Thohir.
Ketua DPD ARUN Jakarta, Paisal Sangadji, dalam pernyataan terbarunya, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak ragu mengusut nama-nama yang disebut-sebut dalam kasus ini.
“Keterlibatan Mr. James, yang diduga memiliki kedekatan dengan Boy Thohir, membuka fakta bahwa ada indikasi praktik mafia di tubuh Pertamina. Kejaksaan Agung harus berani mengungkap peran mereka secara transparan, tanpa pandang bulu.” ujar Paisal.
Berdasarkan hasil investigasi internal DPD ARUN Jakarta, Mr. James diduga menjalankan peran sebagai makelar jabatan dan pengatur proyek di Pertamina, termasuk proyek-proyek strategis seperti impor minyak mentah dan BBM. Nama Mr. James, diketahui sebagai Febri Prestyadi Soeparta, disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Boy Thohir.
“Jika benar Mr. James menjalankan perintah Boy Thohir untuk memanfaatkan jaringan Pertamina demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka ini adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada kerugian keuangan negara yang luar biasa. Kejaksaan Agung harus mendalami hubungan keduanya untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan kepentingan negara.” Tegas Paisal
Paisal menambahkan bahwa praktik mafia minyak itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membebani masyarakat melalui harga BBM yang terus meningkat.
“Minyak adalah sektor vital. Jika ada praktik markup atau pengaturan proyek demi keuntungan segelintir orang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Sudah saatnya kita untuk menghentikan seluruh praktek makelar di tubuh Pertamina.
Paisal juga menantang Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan mafia energi di tubuh pertamina.
“Erick Thohir harus bersikap tegas. Jika Boy Thohir, kakaknya sendiri, terbukti terlibat, maka integritas Menteri BUMN akan diuji. Tidak cukup hanya mengganti direksi atau membuat pernyataan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.” ujarnya.
DPD ARUN Jakarta memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Paisal menegaskan, jika Kejaksaan Agung lamban atau mencoba menutup-nutupi, pihaknya bersama elemen masyarakat siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan.
“Korupsi sistemik seperti yang terjadi sekarang harus diberantas dari akarnya. Kami tidak akan tinggal diam dan berencana akan melakukan aksi demonstrasi di gedung Kejaksaan RI dalam rangka mendesak Kejaksaan RI bersikap tegas. Kejaksaan RI agar tidak bermain drama Penggeladahan kepada publik tanpa adanya transparansi. Rakyat sudah muak dengan praktik mafia yang terus merugikan bangsa.” kata Paisal
