JAKARTA – Kebijakan baru yang diterapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait keterbukaan data pemegang saham mulai menyingkap keterlibatan sejumlah tokoh besar di berbagai perusahaan terbuka. Publik kini dapat melihat daftar investor dengan kepemilikan saham di atas 1%, yang sebelumnya hanya diumumkan jika melebihi 5%.
Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 27 Februari 2026, sejumlah konglomerat tercatat memiliki kepemilikan saham di beberapa emiten dengan porsi minoritas. Salah satunya adalah Garibaldi Thohir yang terdaftar sebagai pemegang saham di sejumlah perusahaan, termasuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) dengan kepemilikan 5,83% atau sekitar 454,01 juta lembar saham.
Selain itu, ia juga tercatat mengoleksi saham di beberapa emiten lain seperti PT Alamtri Resources Tbk. (ADRO), PT Essa Industries Indonesia Tbk. (ESSA), PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM), serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) dengan berbagai tingkat kepemilikan.
Nama lain yang juga muncul dalam daftar tersebut adalah Prajogo Pangestu. Pengusaha ini diketahui memiliki porsi dominan di sejumlah perusahaan seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dengan kepemilikan 71,37% atau sekitar 66,91 miliar lembar saham. Ia juga memegang 84,10% saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) serta sekitar 5,03% saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA).
Sementara itu, pengusaha Anthoni Salim juga tercatat memiliki kepemilikan saham langsung di beberapa emiten. Di antaranya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) sebesar 1,15% atau sekitar 1,41 miliar lembar saham serta PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dengan porsi 11,12% atau sekitar 265,03 juta lembar saham. Selain itu, ia juga memiliki saham di PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK).
Figur lain yang muncul dalam daftar pemegang saham di atas 1% adalah Happy Hapsoro. Ia tercatat memiliki saham di PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO) dengan porsi 2,04%. Selain itu, Hapsoro juga diketahui memiliki saham di PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), PT Singaraja Putra Tbk. (SINI), serta PT Pakuan Tbk. (UANG).
Kemunculan para konglomerat pada tingkat kepemilikan saham antara 1% hingga di bawah 5% dinilai oleh analis bukan sekadar investasi biasa. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menyebut langkah tersebut kerap menjadi indikasi awal strategi investasi yang lebih besar.
“Ketika mereka masuk pada kepemilikan 1% hingga 4,9%, hal itu kerap menjadi sinyal awal masuknya investor strategis sebelum aksi korporasi yang lebih besar, seperti merger atau akuisisi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).
Menurut Nafan, kepemilikan awal tersebut dapat dipandang sebagai strategi “planting” atau penanaman posisi awal dalam kerangka investasi jangka panjang. Selain untuk memperkuat posisi investor, langkah tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas harga saham serta memastikan likuiditas.
Namun demikian, ia juga menyoroti potensi dampak terhadap likuiditas pasar. Jika porsi saham publik atau free float dikuasai oleh investor besar dengan kepemilikan kecil tetapi tersebar, maka jumlah saham yang aktif diperdagangkan di pasar bisa menjadi terbatas.
“Kondisi tersebut dapat memengaruhi likuiditas dan berpotensi menimbulkan likuiditas semu. Situasi seperti ini wajar terjadi, terutama pada saham dengan tingkat volatilitas yang tinggi,” pungkasnya.
Keterbukaan data kepemilikan saham di atas 1% ini menandai fase baru transparansi di pasar modal Indonesia. Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada 3 Maret 2026.
Pelaksana tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pasar modal yang diajukan kepada penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell.
“Per sore ini, saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% sudah bisa diakses oleh publik di situs web IDX,” ujar Jeffrey di Jakarta.
Data tersebut disediakan oleh KSEI yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi kepemilikan saham. Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa penyediaan data ini mengacu pada Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 01/2021 yang menunjuk KSEI dan BEI sebagai penyedia data publik.
Salah satu perubahan penting dalam kebijakan ini adalah penggabungan data kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap.
“Kalau tadinya di bursa itu pengumuman di atas 5%, sekarang pengumumannya adalah pemegang saham di atas 1%. Kami sampaikan ke bursa serta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] sore ini dan teman-teman semua bisa lihat,” kata Samsul.