Jakarta – Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap berlanjut meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Proyek ini tetap menjadi prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan target penyelesaian pada 2027-2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan gedung lembaga negara tersebut tidak termasuk dalam program penghematan anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (12/04/2026).
Ia menjelaskan, proyek ini mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara beserta infrastruktur pendukung, termasuk jaringan jalan di kawasan tersebut. Untuk kawasan legislatif, akan dibangun lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, dengan Gedung Paripurna menjadi pusat kegiatan berkapasitas hingga 1.579 orang.
“Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden,” tambahnya.
Selain gedung utama, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan guna meningkatkan konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan.
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
“Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km,” jelas Basuki.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, termasuk embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Selain itu, jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan inti pemerintahan IKN.
